KTA (KREDIT TANPA AGUNAN)

makalah oleh: Retno Dewi Zulaikah (mahasiswi S2 UINSA, Surabaya)

A. Latar Belakang

Pengertian perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992[1] tentang Perbankan memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut  tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Sedangkan pengertian bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat. Sektor perbankan konvensional maupun syariah merupakan sektor yang harus dikembangkan dan  dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi  mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi  masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit maupun pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat.

Selain untuk mengembangkan usaha, fasilitas kredit maupun pembiayaan dalam perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Keberlangsungan usaha suatu bank konvensional yang didominasi oleh aktivitas kredit, dipengaruhi oleh kualitas kredit yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan bank yang optimal dalam aktifitas kredit dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan bank adalah kredit tanpa agunan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang menuntut kemudahan, keamanan, dan kenyamanan, termasuk dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, serta adanya persaiangan antara bank syariah dan konvensional dalam menarik nasabah, maka bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit. Dimana tujuannya tidak lain adalah untuk mencari keuntungan dan kemaslahatan umat. Selain itu kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu dan system yang sesuai dengan syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang syariah card yang berfungsi seperti kartu kredit, sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan kartu kredit konvensional.

B. Pembahasan

1.    Gambaran umum kredit tanpa agunan

Pinjaman tanpa agunan atau kredit tanpa agunan adalah kredit perorangan tanpa agunan dari suatu bank kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan.[2] KTA ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dana tanpa harus memberikan jaminan atau agunan seperti sertifikat rumah atau lainnya. Karena itu, produk  KTA sering juga disebut pinjaman tanpa agunan atau pinjaman tanpa jaminan atau juga pinjaman uang tanpa jaminan.

Produk pinjaman tanpa agunan ini menjadi solusi instan dan mudah bagi nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat. Selain memiliki proses mudah, produk ini memiliki beberapa kelebihan seperti memiliki cicilan ringan, syarat mudah, dan memiliki bunga rendah. Cukup hanya menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan, nasabah bisa langsung dapat mengajukan aplikasi untuk pinjaman ini.

Dengan tidak adanya agunan, kredit tanpa agunan menjadi produk kredit yang diminati masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Karena produk ini dinilai cukup beresiko oleh bank[3], apa lagi syarat yang dibutuhkan untuk mengajukannya cukup mudah. Maka, bank sangat hati-hati dalam menyetujui pencairan KTA ini.

Untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut, walaupun setiap bank memiliki sayarat tambahan berdasarkan pertimbangan pihak manajemen:

1)   Warga Negara Indonesia (WNI) & berdomisili di Indonesia

2)   Umur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun (pada saat kredit lunas)

3)   Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap perbulan  minimal Rp. 2.500.000,- (berbeda untuk wilayah di luar jabodetabek)

Produk pinjaman tanpa agunan ini dapat diajukan oleh siapapun, baik karyawan, profesional, maupun wiraswasta. Letak perbedaan pinjaman tanpa agunan dari produk pinjaman lain pada umumnya  adalah, kalau pinjaman tanpa agunan ini jumlah bunganya tetap mulai awal peminjaman sampai akhir pelunasan, sedangkan kalau pinjaman beragunan bunganya bisa naik turun berdasarkan kurs naik turunnya dolar. Bahkan secara umum, di bank-bank konvensional jumlah maksimal pinjaman yang tanpa agunan tidak lebih besar dari jumlah maksimal pinjaman yang menggunakan agunan. Ini dikarenakan pada pinjaman tanpa agunan tidak harta yang dijaminkan, sehingga otomatis resiko bank sebagai pemberi  pinjaman akan semakin tinggi.

Bank biasanya lebih mudah untuk memberikan pinjaman tanpa agunan kepada seorang nasabah yang memiliki kartu kredit. Meskipun ini tidak menjadi syarat mutlak, namun dengan memiliki kartu kredit, maka bank dapat dengan mudah memeriksa kemampuan dan riwayat kredit nasabah. Meskipun demikian, namun nasabah yang memiliki kartu kredit tidak serta merta bisa langsung mendapat pinjaman tanpa agunan ini. Sebab ada pula bentuk produk KTA bunga rendah tanpa kartu kredit. Pada dasarnya bank akan memeriksa nasabah dengan melihat catatan riwayat kredit yang dimiliki nasabah, bisa berupa dari kartu maupun produk kredit lain yang bisa saja dimiliki nasabah seperti Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ataupun Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

Jika catatan kredit kita mulus, artinya catatan yang ada tanpa tunggakan atau kasus kredit macet, maka bisa dipastikan bank akan memberikan prioritas persetujuan pemberian pinjaman nasabah. Bank juga akan melihat stabilitas pemasukan (dalam hal ini gaji atau pendapatan) untuk menghitung kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Jika semuanya dinilai baik, maka bank juga tidak akan ragu untuk mengabulkan pengajuan kredit yang dilakukan nasabah.

Dalam mengajukan pinjaman tanpa agunan, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi, antara lain:

1)   Salinan identitas diri: fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah (apabila sudah berkeluarga)

2)   Salinan NPWP (nomor pokok wajib pajak) pribadi/SPT PPh 21

3)   Salinan rekening tabungan 3 bulan terakhir

4)   Asli surat keterangan kerja dan slip gaji (untuk karyawan dan professional)

5)   Tagihan kartu kredit terakhir (jika memiliki)

6)   Salinan SIUP, TDP, dan NPWP perusahaan (untuk perusahaan/wiraswasta)

7)   Salinan izin praktik profesional (dokter, pengacara, atau profesional lain)

8)   Salinan laporan keuangan (untuk perusahaan/wiraswasta)

Pengisian formulir tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan permohonan kredit tanpa agunan dan simulasi kredit yang dimililiki di beberapa bank di Indonesia. Pada mesin perbandingan yang kami miliki, nasabah hanya memasukkan jumlah pinjaman yang akan diajukan, kemudian jumlah tenor atau lama cicilan pinjaman yang akan diambil. Selanjutnya, nasabah akan langsung dapat melihat berbagai produk dari berbagai bank yang bisa dipilih. Secara garis besar, ada empat langkah mudah yang bisa di lakukan untuk mengajukan aplikasi pinjaman tanpa agunan.

Pinjaman tanpa agunan ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dibolehkannya transaksi ini diperkuat dengan kaidah fiqhiyyah :[4]

اَلْاَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ اَلْاِبَاحَةُ اِلَّا اَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: pada dasarnya semua bentuk akad muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (muda>rabah dan musya>rakah), dan lain-lain termasuk didalamnya transaksi syariah card, kecuali yang jelas-jelas diharamkan seperti menimbulkan kemadharatan, tipuan, judi maupun riba.

Kaidah fiqh lain yang digunakan DSN sebagai dasar hukum fatwa ini adalah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَيْسِيْرَ

Artinya: kesulitan dapat menarik kemudahan

الحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ

Artinya: kebutuhan dapat menduduki posisi darurat

2.    Dasar hukum

Dasar hukum penerbitan kartu kredit syariah meliputi:

a.    Peraturan Bank Indonesia No:6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 36 huruf m menyatakan bank dapat melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syariah.

b.    Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:54/DSN/MUI/X/2006. Pada fatwa tersebut telah ditetapkan bahwa penggunaan charge card (salah satu macam dari kartu kredit) secara syariah dibolehkan.

c.    Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait, yaitu No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard} , No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wi>d}.

3.    Aplikasi KTA dalam perbankan di Indonesia

a.    Perbankan konvensional[5]

Tidak semua bank konvensional menggunakan kredit tanpa agunan,  karena besarnya resiko yang ditanggung. Berdasarkan pengamatan penulis, hanya beberapa bank saja yang menggunakan kredit tanpa agunan, antara lain bank BCA, bank Mandiri, bank Permata, bank Danamon, bank BTN, bank BNI, PANIN bank, dan bank-bank kecil yang lainnya. Berikut akan dijelaskan lebih rinci tentang kredit tanpa agunan di bank konvensional. Disini akan dicontohkan di salah satu bank di atas, yaitu bank permata.

1)   KTA di perbankan konvensional (bank Permata)

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produk pelayanan dari Bank Permata cabang Blitar yang disebut dengan Permata KTA, yaitu fasilitas pinjaman tunai/kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan pembayaran kembali secara mengangsur, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Dan setiap nasabah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pinjaman Permata KTA harus memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari bank

2)   Prospek KTA di Indonesia

Kredit tanpa agunan atau yang dikenal dengan KTA kredit perorangan tanpa jaminan yang diberikan kepada klien bank yang membutuhkan dana. Pinjaman tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan bagi para debitur yang pastinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Kredit ini bisa menjadi solusi bagi banyak kebutuhan terutama untuk ke perluan usaha. Proses pengajuan yang mudah pada KTA ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para nasabah yang memang membutuhkan bantuan financial. Ketika apa yang menjadi ketentuan bank sudah dipenuhi, maka anda akan lebih mudah mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan untuk beragam kebutuhan. Prosesnya yang relatif mudah dan tanpa ribet dengan jaminan menjadikan produk ini banyak diminati oleh masyarakat.

3)   Pencairan KTA di bank permata

Berdasarkan permohonan dari nasabah, Bank akan memberikan kepada nasabah dan nasabah setuju untuk menerima Permata KTA dalam mata uang Rupiah dengan  jumlah  dan  jangka  waktu  Permata KTA  sebagaimana  ditentukan  dalam  Surat  Persetujuan  dan  pencairan  dana  KTA  dan  wajib  dikembalikan  oleh nasabah  kepada  bank  dengan  cara  membayar  angsuran  tetap  setiap  bulannya  selama  jangka  waktu  Permata KTA  dengan  tujuan  penggunaan  Permata KTA adalah untuk keperluan konsumtif.

4)   Syarat pemberian KTA di bank permata

Pemberian PermataKTA oleh bank bergantung pada tersedianya dana dalam pagu fasilitas dan pembatasan-pembatasan lainnya yang berlaku pada bank.

5)   Pembatalan KTA di bank permata

Dengan  pemberitahuan  sebelumnya  oleh  bank  kepada  nasabah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, bank berhak secara otomatis membatalkan pemberian pagu fasilitas nasabah dalam hal kualitas aktiva nasabah menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

6)   Persetujuan dan jangka waktu KTA di bank permata

a)   Bank  akan  memproses  aplikasi  permohonan  PermataKTA  yang  telah  dilengkapi  dengan  seluruh  informasi,  data  dan  dokumen  pendukung  yang disyaratkan.

b)   Bank  berhak,  dan  atas  kebijakannya  sendiri  untuk  menyetujui  atau  menolak  permohonan  PermataKTA  dari  nasabah. Penolakan  permohonan PermataKTA akan diberitahukan oleh bank kepada nasabah dengan memberikan alasan dari penolakan tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

c)   Persetujuan  PermataKTA  akan  disampaikan  kepada  nasabah  melalui  Surat  Persetujuan  dan  pencairan  dana  KTA. Pagu  fasilitas  dan  jangka  waktu PermataKTA yang berlaku dan mengikat nasabah adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Persetujuan dan pencairan dana KTA  dan bukan yang diajukan oleh nasabah dalam aplikasi pengajuan PermataKTA.

d)   Jangka waktu PermataKTA adalah jangka waktu tertentu yang disetujui oleh Bank sebagaimana ditentukan dalam Surat Persetujuan  dan Pencairan Dana KTA. PermataKTA berlaku efektif sejak tanggal Bank mengkreditkan sejumlah dana pinjaman pada Rekening Nasabah

b.    Perbankan syariah

1)      KTA di perbankan syariah[6]

Sebenarnya produk KTA di beberapa bank syariah sudah pernah ada, namun istilah KTA dalam bank syariah adalah pinjaman tanpa agunan syariah. Di beberapa bank syariah seperti bank muamalah dan bank syariah mandiri pernah ada, namun karena dianggap ada salah satu unsur yang belum syar’i. Maka dari itu, beberapa bank syariah seperti bank muamalat dan bank syariah mandiri menghapus produk pinjaman tanpa agunan tersebut.

Akad yang digunakan dalam pinjaman tanpa agunan syariah adalah kafalah, qard}, dan ijarah. Dalam akad kafalah penerbit kartu adalah penjamin(ka>fil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu, atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).

Sedangkan akad qard} penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqrid}) kepada pemegang kartu (muqtarid}) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dan dalam akad ijarah penerbit kartu adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

Pinjaman tanpa agunan syariah ini seharusnya sudah memiliki regulasi yang jelas di perbankan syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Namun sampai saat ini DSN MUI belum tuntas merumuskan tentang pinjaman tanpa agunan syariah. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa DSN MUI sangat lambat untuk merumuskan hal itu. Sedangkan di Negara lain, seperti Timur Tengah dan Malaysia pinjaman tanpa agunan syariah sudah ada regulasi yang jelas dari pemerintah, bahkan sudah dilaksanakan di bank Islam Negara tersebut.

2)   Prospek pinjaman tanpa agunan syariah di Indonesia

Keunggulan konsep kartu kredit dapat memenuhi peningkatan tuntutan pengharaman bunga yang ada di kartu kredit konvensional. Sementara jumlah penduduk beragama Islam lebih dari seratus delapan puluh juta orang (sekitar 80 %). Seiring dengan meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai syariah tumbuh subur, khususnya pada masyarakat golongan menengah. Dan meningkatnya kebutuhan financial card yang syariah karena factor perkembangan ekonomi umat. Melihat fenomena diatas, pinjaman tanpa agunan syariah di Indonesia sangatlah potensial.

4.    Kelebihan dan kekurangan kredit tanpa agunan dan pinjaman tanpa agunan syariah

a.    Kredit tanpa agunan di bank Permata

Kelebihan:

1)   Proses cepat

2)   Bunga rendah dan kompetitif

3)   Cicilan tetap

4)   Pencairan data KTA akan ditransfer langsung ke rekening pemohon KTA

5)   Kemudahan pembayaran dengan metode autodebit langsung dari rekening pemohon KTA di bank Permata pada tanggal jatuh tempo

6)   Produk perlindungan asuransi jiwa

Kekurangan:

1)    Untuk setiap keterlambatan akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% dari cicilan atau minimal Rp. 50. 000

2)   Untuk nasabah yang meninggal dan tidak memiliki program perlindungan asuransi jiwa, maka sisa pinjamannya akan dilimpahkan kepada ahli waris nasabah

3)   Untuk nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya pelunasan dipercepat sebesar 5% dari sisa pokok pinjaman. Dana yang harus dilunasi nasabah adalah sisa pinjaman pokok + 5% dari sisa pokok pinjaman + bunga berjalan.

b.    Pinjaman tanpa agunan syariah

Kelebihan:

1)   Tidak adanya bunga yang dibebankan oleh pihak pengguna

2)   Perjanjian atau akad mencakup mengenai tentang tata cara penggunaan kartu kredit syariah seperti tidak menggunakan kartu kredit tersebut ditempat-tempat hiburan malam, atau menggunakan kartu kredit untuk melakukan transaksi perjudian.

3)   Pihak bank syariah menggunakan tata cara pendekatan kepada nasabah kartu kredit syariah yang belum membayar kewajibannya

Kekurangan:

1)   Tidak adanya regulasi yang jelas terkait pinjaman tanpa agunan syariah dari DSN MUI

2)   Lambatnya respon pemerintah (DSN MUI) dalam merumuskan PTAS

C. Analisis Kredit Tanpa Agunan di Perbankan Indonesia

1.    Analisis kredit tanpa agunan di perbankan konvensional

Ada beberapa bank konvensional yang menyediakan layanan kredit tanpa agunan, salah satunya adalah bank permata. Dalam hal ini analisis akan dilakukan di bank Permata, berdasarkan analisis terhadap mekanisme KTA di bank Permata  maka seharusnya pencairan KTA harus sesuai dengan syarat aslinya (tidak dipersulit). Pada kenyataannya hanya orang-orang tertentu yang berpenghasilan menengah ke atas yang bisa menggunakan produk ini, sehingga seolah-olah layanan KTA ini untuk masyarakat menengah ke atas, rata-rata bank menolak pengajuan KTA dari masyarakat menengah ke bawah karena bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan meminimalisir resiko yang akan terjadi yang bisa merugikan bank tersebut. Suku bunga di KTA Permata tidak berubah sejak awal cicilan sampai akhir cicilan, hal ini mempermudah nasabah yang menggunakan layanan KTA dalam membayar cicilan, karena tidak dipengaruhi naik turunnya suku bunga yang mengikuti kurs dolar.

2.    Analisis pinjaman tanpa agunan syariah di perbankan syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tidak ada yang ganjil dalam pinjaman tanpa agunan. Karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu berdasarkan sangkutan akad kafalah bi al-ijarah dan qord} bi al-ijarah. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini belum ada bank syariah yang menyediakan jasa pinjaman tanpa agunan. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah (DSN MUI). Keterlambatan respon ini menyebabkan produk pinjaman tanpa agunan ini belum dikeluarkan oleh perbankan syariah. Kalau melihat Negara tetangga seperti Malaysia dan timur tengah, mereka telah memiliki regulasi yang jelas tentang pinjaman tanpa agunan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Seharusnya DSN MUI harus berkaca dari mereka yang sudah jelas regulasinya.

                

D. Kesimpulan

1.    Pinjaman tanpa agunan atau kredit tanpa agunan adalah kredit perorangan tanpa agunan dari suatu bank kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan.

2.    Untuk mengajukan pinjaman tanpa agunan ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut, walaupun setiap bank memiliki sayarat tambahan berdasarkan pertimbangan pihak manajemen:

a.    Warga Negara Indonesia (WNI) & berdomisili di Indonesia

b.    Umur minimum 21 tahun dan maksimum 55 tahun (pada saat kredit lunas)

c.     Memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap perbulan  minimal Rp. 2.500.000,- (berbeda untuk wilayah di luar jabodetabek)

3.    Dasar hukum penerbitan kartu kredit syariah meliputi:

a.    Peraturan Bank Indonesia No:6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pasal 36 huruf m menyatakan bank dapat melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syariah.

b.    Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No:54/DSN/MUI/X/2006. Pada fatwa tersebut telah ditetapkan bahwa penggunaan charge card (salah satu macam dari kartu kredit) secara syariah dibolehkan.

c.     Fatwa-fatwa DSN-MUI terkait, yaitu No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah, No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qard} , No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ta’wi>d}.

4.    Produk pelayanan dari Bank Permata cabang Blitar yang disebut dengan Permata KTA, yaitu fasilitas pinjaman tunai/kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan pembayaran kembali secara mengangsur, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Dan setiap nasabah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pinjaman Permata KTA harus memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari bank.

5.    Produk pinjaman tanpa agunan di bank syariah belum ada karena belum ada regulasi yang jelas dari DSN MUI

6.    KTA di bank permata blitar, seolah hanya untuk masyarakat menengah ke atas. Sehingga masyarakat menengah ke bawah tidak dapat menikmati produk ini.

---

[1]Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

[2] Anonim, Kredit Tanpa Agunan, dalam http: //www.cekaja.com/kredit-tanpa-agunan, (rabu, 03 Desember 2014)

[3] Beresiko disini, maksudnya adalah karena kredit ini tanpa agunan/jaminan.

[4] Fatwa Dewan Syariah Nasional No:42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card

[5] Hendrik Kristian, Costumer Service Bank Permata Cabang Pembantu Blitar, Wawancara, Blitar, 1 Desember 2014

[6] http://www.syariahmandiri.co.id/2011/04/pinjaman-tanpa-agunan-syariah/